AWESH.id-Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengapresiasi kinerja dan keberadaan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Desa Margakaya, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat atas kerapihan data dan keberanian menindaklanjuti hasil verifikasi lapangan.
Saat audiensi, petugas Puskesos Desa Margakaya, Indiyani mengaku mendapati KPM yang tak lagi layak menerima bantuan sosial saat melakukan verifikasi lapangan. Ia kemudian langsung mengeksekusi data KPM meski tak jarang menjadi dimusuhi.
Gus Ipul menyebut Indri, operator Puskesos Margakaya, menemukan banyak bansos yang diterima oleh mereka yang sesungguhnya tidak berhak.
“Ini suatu keberanian yang perlu diapresiasi karena banyak diantara kita kadang – kadang yang melihat hal – hal seperti itu tidak mau menindaklanjuti dan tidak mau mengeksekusi karena ada risiko – risiko yang bisa dimusuhi oleh mereka yang selama ini mendapatkan bansos,” kata Gus Ipul saat berkunjung ke Puskesos Desa Margakaya, Karawang, Selasa (21/0/2025).
Karena keberanian itu, kata dia, data KPM di Desa Margakaya menjadi semakin akurat. Ia bersama Wakil Menteri Sosial dan Wakil Bupati Karawang juga melihat ruangan yang berisi file data keluarga di setiap rukun tetangga (RT). Termasuk data – data warga yang dianggap memenuhi kriteria dan mana yang sudah tidak memiliki kriteria untuk menerima bansos.
Setelah itu, kata dia, file tersebut diinput ke sistem yang terhubung dengan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – Next Generation (SIKS – NG) atau data center.
Data tersebut nantinya diolah dan divalidasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Data ini bakal menjadi data tunggal sosial ekonomi nasional.
“Sehingga datanya Kabupaten Karawang data Desa Margakarya dan data Kemensos itu sama. Tidak beda – beda,” kata Gus Ipul.
Jika datanya sama, kemudian dilakukan integrasi keluarga mana yang perlu mendapat macam – macam bansos dari Kemensos, dari kementerian lain, maupun dari kabupaten/kota. Atapu keluarga mana yang cukup mendapat salah satu bansos. Sebab, kata Gus Ipul, dalam data tunggal ekonomi nasional telah ada perengkingannya. Misalnya satu, desil dua, desil tiga, dan desil empat.
“Disinilah nanti data kita akan makin akurat karena sudah dapat data – data terbaru dari puskesos di sini. Dimana data di sini itu sudah ada fotonya, sudah ada kondisi rumahnya, kemudian juga dilihat aset – asetnya,” kata dia.
Gus Ipul mengaku secara bertahap berkunjung ke puskesos di berbagai kelurahan di kabupaten/kota yang telah melayani masya dengan baik. Ia menyebut puskesos menjadi salah satu pihak yang strategis lantaran pihaknya bisa menemukan banyak data yang bisa ditindaklanjuti, diverifikasi, dan divalidasi kembali.
“Kemudian pada akhirnya keluarga – keluarga penerima manfaat ini benar – benar bisa dijangkau oleh program- program pemerintah,” ujarnya.
Ia menyebut selama ini banyak bantuan pemerintah ditengarai tidak tepat saaaran. Alasannya karena data kurang akurat.
“Ada yang tepat sasaran, tapi diperkirakan, sedang kita cek, sekitar 40 persen program PKH dan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) atau sembako tidak tepat sasaran,” katanya.
Karena itu, tambahnya, Februari 2025 lalu Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Intruksi Presiden Nomor 4 tahun 2025. Dalam inpres ini, Presiden Prabowo meminta semua institusi, baik pusat maupun daerah, kementerian dan lembaga yang memiliki data sendiri – sendiri melakukan validasi ulang.
Dengan intruksi ini, kata dia, lembaga pemerintah tidak lagi memiliki data sendiri. Melainkan terintegrasi dalam Satu Data Indonesia, namanya Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional.
“Kalau datanya akurat, bansosnya akan tepat sasaran. Kalau datanya berantakan maka tentu bantuan kita tidak akan tepat sasaran,” kata Gus Ipul.
