AWESH.id – Bupati Karawang Aep Syaepuloh menegaskan peringatan ke-30,Hari Otonomi Daerah (OTDA) harus menjadi momentum penting untuk mengevaluasi sejauh mana bisa memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Menurut Aep, Pemerintah Daerah memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan yang berorientasi kepentingan publik.
“Karena itu peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan menjadi hal yang tidak bisa ditawar. Tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan responsif harus terus di tingkatkan,” kata Aep saat memimpin upacara Hari Otonomi Daerah di Plaza Kantor Pemkab Karawang, Senin (27/4/26).
Aep juga mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah serta pemangku kepentingan untuk bekerja optimal dalam menghadirkan pelayanan publik yang inklusif dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.
Baca juga: Bupati Karawang Pastikan Pilkades 67 Desa Digelar November 2026
” Mari kita jadikan otonomi daerah sebagai sarana untuk memghadirkan pemerintahan yang semakin dekat, semakin melayani dan semaki dirasakan manfaatnya oleha masyarakat Karawang,” kata Aep.
Dihadapan ASN Aep juga membacakan pidato Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang mengatakan capaian pelaksanaan otonomi daerah selama 30 tahun menjadi pijakan untuk terus mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
Pentingnya sinergi antar tingkatan pemerintahan dalam menghadapi berbagai tantangan dan dinamika pembangunan yang semakin kompleks.
Kordinasi yang kuat menjadi kunci dalam memastikan program pembangunan berjalan efektif.
“Kita harus memperkuat kordinasi dan kolaborasi antar tingkatan pemerintahan untuk memastikan prioritas pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Kepala BKPSDM Karawang Jajang Jaenudin menambahkan bahwa momentum Hari Otonomi Daerah juga harus diiringi dengan peningkatan kualitas sumber daya aparatur sipil negara (ASN).
Menurutnya, ASN dituntut untuk terus beradaptasi dengan perubahan serta meningkatkan kompetensi agar mampu memberikan pelayanan yang profesional kepada masyarakat.
“Penguatan kapasitas dan integritas ASN menjadi kunci dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Kami di BKPSDM terus mendorong pengembangan kompetensi ASN agar sejalan dengan tuntutan pelayanan publik yang semakin dinamis,” kata Jajang.
Ia juga menegaskan pentingnya disiplin dan etos kerja ASN sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada pelayanan.
