15 Januari 2025

Pemkab Karawang Ingin Jalan Antar Kawasan Industri Karawang-Bekasi Terhubung

Kabar

Wakil Bupati Karawang Aep Syaepuloh. Foto APR
Wakil Bupati Karawang Aep Syaepuloh. Foto APR

AWESH.id-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang berharap jalan antar kawasan industri di Karawang dan Bekasi terkoneksi.

Wakil Bupati Karawang Aep Syaepuloh mengatakan, konektivitas jalan antar kawasan industri di Karawang dan Bekasi terputus di area setelah Delta Mas.

“Kami ingin antar kawasan di Karawang dan Bekasi terkoneksi. Sehingga kami berharap Kementerian PUPR membuat jembatan penghubung kawasan,” kata Aep di Kantor Pemkab Karawang, Selasa (14/3/2023).

Dengan teehubungnya jalan antar kawasan industri di Karawang dan Bekasi, menurut Aep, perjalanan logistik atau proses tranfer barang tak perlu lagi melalui jalan tol maupun arteri.

Selain itu, kata dia, saat ini ada beberapa kawasan dan zona industri yang aksesnya hanya ada satu. Misalnya Ciampel yang aksesnya hanya jalan Cidomba dan inspeksi, yang menurut Aep kurang lebar. Misalnya Kawasan Industri Surya Cipta, Kawasan Industri Mitra (KIM) hingga Peruri. Taranyar ada Bank Indonesia.

Dan Karawang International Industrial City (KIIC, Karawang Jabar Industrial Estate (KJIE), Karawang New Industri City (KNIC), hingga Pertiwi Lestari yang mengandalkan akses melalui Interchange  Karawang Barat atau Jalan Tarumanegara. Kondisi Jalan Tarumanegara terdapat banyak kerusakan.

Aep menyebut Jalan Interchange Karawang Barat masih merupakan milik Kementerian PUPR.

Pemkab Karawang, kata dia, bersedia jika pemerintah pusat menyerahkan pemerintah daerah. Tetapi syaratnha harus diperbaiki secara tuntas lebih dulu.

“Jika tidak dilebarkan pada 2025 akses menuju kawasan dan zona industri akan macet stagnan,” kata dia.

Karena itu, Aep meminta pemerintah pusat turut andil. Terlebih realiasi investasi di Karawang tinggi dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

“Karawang siap dengan target realisasi investasi pada 2023 sebesar Rp 40 triliun. Namun perlu dukungan infrastruktur dari pemerintah pusat,” kata dia.

Aep mengungkapkan, telah menyampaikan usulan itu saat berkunjung ke Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI baru-baru ini. BKPM pun bersedia mendorong PUPR untuk memberikan peehatian terhadap infrastruktur di Karawang.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ke Atas