AWESH.id– Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Singaperbangsa Karawang (Unsika) menggelar seminar nasional yang membahas sinkronisasi kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.
Seminar bertajuk “Menjembatani Kesenjangan Kebijakan Publik Daerah: Sinkronisasi Pusat-Daerah, Efisiensi Anggaran dan Penguatan Kapasitas Implementasi dalam Mewujudkan Tata Kelola yang Responsif dan Akuntabel” itu dihelat secara hybrid di Auditorium Gedung H. Opon Sopandji Unsika dan secara daring, Selasa (28/4/2026).
Rektor Unsika Prof. Dr. Ade Maman Suherman bersama Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama Yayat Hendayana, hadir dalam kegiatan tersebut. Seminar menghadirkan tiga narasumber dari unsur kementerian, pemerintah provinsi, dan legislatif.
Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri, Dr. Yusharto Huntoyungo, menyoroti persoalan sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah yang masih kerap terkendala.
“Banyak kebijakan publik yang masih disusun tanpa analisis data yang kuat,” ujarnya.
Ia mendorong pemerintah daerah menerapkan pendekatan Evidence-Based Policy (EBP). “Kebijakan harus diputuskan berdasarkan bukti yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar asumsi,” kata Yusharto.
Baca juga: Unsika Mulai Buka Penerimaan Mahasiswa Baru Pascasarjana
Kepala BPSDM Provinsi Jawa Barat, Dr. Ika Mardiah, mengatakan, efisiensi anggaran berdampak pada berkurangnya alokasi pelatihan bagi aparatur sipil negara (ASN). Di siai lain kebutuhan pengembangan kompetensi justru semakin mendesak.
Sebagai solusi, pihaknya mengoptimalkan pembelajaran berbasis digital. “Pendekatan digital, kolaborasi, dan pembelajaran mandiri menjadi kunci efisiensi tanpa mengorbankan kualitas,” kata Ika.
Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat, Dr. Cucu Sugiarti, menekankan pentingnya penguatan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah.
“Kesenjangan antara desain kebijakan dan implementasi di lapangan merupakan fenomena sistemik dalam tata kelola pemerintahan daerah,” kata Cucu.
Cucu juga mendorong perubahan pendekatan pengawasan. Menurutnya, pengawasan harus berpindah dari administratif ke pengawasan substantif berbasis kinerja dan hasil nyata bagi masyarakat.
Seminar berlangsung interaktif dengan partisipasi aktif mahasiswa. Kegiatan ini juga ditutup dengan penandatanganan perjanjian kerja sama antara FISIP Unsika dengan BSKDN Kemendagri dan BPSDM Provinsi Jawa Barat. Tujuannya untuk memperkuat kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah dalam mencetak sumber daya manusia yang kompeten dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan.
